MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar bakal menambah ruang terbuka hijau di area stadion sepak bola Sudiang. Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan, pihaknya mendapatkan tugas dari Pj Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin agar meningkatkan luasan RTH dan melakukan penataan taman.
Meski begitu, Ferdi mengaku area RTH disesuaikan dengan desain stadion, sehingga penataan RTH baru akan dilakukan apabila desain dan akses jalan stadion dirampungkan.
“RTH akan disesuaikan dengan desainnya. Kita sisa menunggu desain, siap dimulai jika akses jalan dan indra rampung,” kata Ferdi, Senin (13/5/24).
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra mengatakan selain menambah luasan RTH, Pemkot Makassar diminta membuat akses jalan yang menghubungkan tiga kabupaten kota yakni Makassar, Gowa dan Maros.
Firman sapaan akrab Firman Pagarra menyatakan bahwa stadion Sudiang bakal dibuat bertaraf internasional dan kemungkinan besar dibangun dengan kapasitas 50 ribu penonton, sehingga pintu masuk stadion idealnya dibuat tiga pintu.
Apalagi, keberadaan stadion Sudiang bisa diakses oleh 3 kabupaten/kota yaitu, Makassar, Gowa dan Maros.
“Ini yang akan dibicarakan secara detail, ketika pemerintah kota menganggarkan nanti, kita harap ini akan menjadi supporting dari kabupaten/kota yang akan dilibatkan nantinya,” kata Firman di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (13/5/24).
Ia menyebut, anggaran Rp200 miliar hingga Rp 300 miliar dikhususkan untuk pengerjaan infrastruktur jalan.
Anggaran tersebut kata dia bisa saja bertambah, lantaran Pemkot Makassar diminta membangun fasilitas pendukung seperti instalasi air bersih dan fasilitas umum di area resapan air yang terletak di bagian belakang stadion.
Ditambah lagi, beberapa area di sekitar stadion bukan lahan milik pemerintah, sehingga membutuhkan pembebasan lahan untuk melancarkan proses pembangunan stadion.
“Kita perlu koordinasi lebih detail lagi dengan dinas PU, karena kemarin waktu berkunjung, bukan cuma jalan yang mau dibuat, ada fasikitas lain di situ, ada juga area yang bukan milik pemerintah, jadi perlu pembebasan lahan, itu akan dibicarakan ulang nantinya,” jelasnya. (dn)
