BATARAINFO.COM, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar memperkuat transformasi digital melalui integrasi layanan publik, pengelolaan data terpadu, dan sistem pemantauan kinerja pemerintahan. Salah satu inovasi yang diandalkan adalah super app Lontara+, yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu platform.
Strategi tersebut dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, dalam Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dalam forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, itu, Roem menjelaskan bahwa transformasi digital tidak sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi juga membangun ekosistem pemerintahan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Melalui integrasi sistem, pengelolaan data terpadu, dan penguatan pemantauan kinerja, kami ingin memastikan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat,” ujarnya.
Roem menjelaskan, Lontara+ dikembangkan sebagai pintu masuk digital bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan informasi pemerintahan. Layanan yang tersedia mencakup pengaduan masyarakat, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, kesehatan, pendidikan, informasi harga pangan, cuaca dan kebencanaan, pariwisata, ketenagakerjaan, hingga transportasi.
Lontara+ juga mengintegrasikan informasi dan layanan sejumlah program, seperti Makassar Creative Hub, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), nikah massal, bantuan sosial, perizinan, serta layanan persampahan.
Menurut Roem, pendekatan satu platform tersebut diharapkan dapat menyederhanakan akses layanan sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah aplikasi untuk memenuhi kebutuhan administrasi maupun memperoleh informasi publik.
Selain mengintegrasikan layanan, Pemkot Makassar mengembangkan tata kelola data terpadu melalui konsep Data Lake/Big Data. Sistem ini berfungsi sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Data yang dihimpun kemudian dimanfaatkan melalui dashboard pemantauan kinerja yang dibagi menjadi empat lapisan, yakni strategis, taktis, operasional, dan teknis.
“Pembagian ini memungkinkan pemantauan dilakukan sesuai kebutuhan, mulai dari pengambilan keputusan pimpinan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” jelasnya.
29.389 pengaduan tercatat hingga Oktober 2026
Penguatan ekosistem digital juga dilakukan melalui sistem pengaduan masyarakat. Berdasarkan data periode Juli 2025 hingga Oktober 2026 yang dipaparkan Roem, tercatat 29.389 tiket pengaduan yang melibatkan 52 OPD.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen berstatus closed atau selesai. Sebanyak 2.172 tiket atau 7,39 persen masih dalam proses, 111 tiket atau 0,38 persen berstatus on hold, sedangkan dua tiket atau 0,01 persen tercatat dalam status lainnya.
Roem menyebut rata-rata waktu penyelesaian pengaduan mencapai sekitar lima hari tujuh jam 28 menit.
Data tersebut, menurutnya, menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur respons perangkat daerah, mengidentifikasi persoalan pelayanan, serta menentukan sektor yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Dinas Perhubungan tercatat sebagai OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni 16.232 tiket. Angka tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperkuat respons terhadap laporan warga dan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.
“Penyelesaian pengaduan yang masih dalam proses maupun berstatus tertunda tetap menjadi perhatian penting agar kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terus terjaga,” kata Roem.
Untuk memastikan setiap laporan ditangani secara sistematis, Pemkot Makassar menerapkan mekanisme enam tahapan. Proses dimulai dari penerimaan laporan melalui aplikasi, pusat panggilan, atau media sosial, dilanjutkan dengan validasi dan pencatatan, disposisi kepada OPD terkait, tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), hingga konfirmasi kepada pelapor setelah penanganan selesai.
“Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan dapat kami telusuri dan ditindaklanjuti secara lebih terukur, transparan, serta terdokumentasi,” ungkapnya.
Command Center beroperasi 24 jam
Untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi, Pemkot Makassar juga mengembangkan Command Center sebagai pusat kendali yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi, termasuk data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV.
Sistem tersebut beroperasi selama 24 jam dengan pengaturan pergantian petugas. Keberadaannya mendukung pemantauan kondisi perkotaan sekaligus membantu pemerintah merespons persoalan yang membutuhkan koordinasi cepat.
Pemanfaatan teknologi dan penguatan sistem pelayanan tersebut turut mengantarkan Pemkot Makassar memperoleh sejumlah pengakuan. Roem menyebut Makassar terlibat dalam pilot nasional program Pantau SPMB yang melibatkan Kementerian PANRB, Kemendikdasmen, dan Ombudsman.
Pemkot Makassar juga memperoleh apresiasi Ombudsman Sulawesi Selatan, masuk dalam daftar 10 pemerintah daerah terbaik Indonesia pada GM-Digital Awards 2025, serta meraih penghargaan TOP Digital Awards 2025 dalam dua kategori.
Berbagai capaian tersebut, kata Roem, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan layanan digital yang tidak hanya inovatif dari sisi teknologi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan masyarakat.
Ia berharap partisipasi Makassar dalam forum peningkatan kapasitas pemerintah daerah tersebut dapat memperluas pertukaran pengetahuan dan memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mengembangkan tata kelola kota cerdas.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital perlu ditopang oleh integrasi sistem, kualitas data, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen perangkat daerah untuk menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas.
“Dengan penguatan ekosistem digital ini, kita berupaya mewujudkan pengelolaan perkotaan yang semakin inovatif, responsif, dan transparan,” tutup Roem.
