BATARAINFO.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) memperkuat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah utara dan timur kota yang belum terlayani jaringan distribusi PDAM secara optimal.
Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, mengatakan persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya curah hujan, tetapi juga ketersediaan sumber air dan kemampuan sistem distribusi menjangkau seluruh masyarakat.
“Persoalan kekeringan tanggung jawab kami, Pemerintah, untuk menyiapkan SPAM kebutuhan jangka panjang. Ini sangat berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bagi warga Kota Makassar,” ujar Zuhaelsi, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan distribusi air melalui mobil tangki. Pemerintah juga perlu membangun infrastruktur yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses air bersih secara berkelanjutan.
Karena itu, Dinas PU berkolaborasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PDAM, untuk mengantisipasi dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Kami membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan terlayani secara optimal,” katanya.
Zuhaelsi menjelaskan, pembangunan SPAM diprioritaskan di wilayah pinggiran kota, kawasan utara Makassar, serta sejumlah wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dalam penyediaan air bersih.
Di kawasan kepulauan, sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur dangkal yang debit airnya rentan menurun saat musim kemarau. Pembangunan SPAM diharapkan dapat memperluas akses terhadap air bersih yang layak dan aman bagi warga yang belum memperoleh layanan PDAM.
Empat Strategi Penguatan SPAM
Zuhaelsi menyebut penguatan SPAM dilakukan melalui empat pendekatan. Pertama, membangun SPAM baru di wilayah yang belum memiliki akses air bersih.
Kedua, meningkatkan kapasitas SPAM yang sudah tersedia, antara lain melalui penambahan debit atau kapasitas sumber air dengan pembangunan sumur bor tambahan.
Ketiga, memperluas layanan dengan menambah jumlah sambungan rumah (SR). Keempat, melakukan pemeliharaan untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap berfungsi dengan baik.
“Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan infrastruktur SPAM yang telah dibangun tetap berfungsi dengan baik,” tuturnya.
Sebanyak 23 Lokasi Digarap pada 2025
Pada 2025, Dinas PU Makassar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan SPAM di 23 lokasi. Program tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Kepulauan Sangkarrang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.
Dari 23 lokasi tersebut, sebanyak 14 lokasi merupakan pembangunan SPAM baru, empat lokasi untuk pemeliharaan, dua lokasi untuk peningkatan kapasitas, dan tiga lokasi untuk perluasan jaringan.
Sejumlah infrastruktur SPAM yang telah dibangun juga telah ditinjau langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi.
Khusus di wilayah kepulauan, pemerintah menerapkan pendekatan sesuai kondisi geografis dan sumber air yang tersedia. Di Pulau Lumu-Lumu dan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, pemerintah menyediakan fasilitas Air Siap Minum (Arsinum).
Teknologi tersebut digunakan untuk mengolah air payau menjadi air siap minum.
“Kalau di Pulau Sangkarrang ada beberapa titik di tahun 2025, ada dua di Pulau Lumu-Lumu dan Barrang Caddi. Di situ bukan sumur bor, tetapi kami menyediakan alat Arsinum. Jadi, air payau diolah menjadi air siap minum,” jelas Zuhaelsi.
Program Berlanjut di 18 Lokasi pada 2026
Pada 2026, Dinas PU mengalokasikan program SPAM di 18 lokasi yang mencakup Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.
Rinciannya terdiri atas 10 lokasi pembangunan SPAM baru, tiga lokasi pemeliharaan, dua lokasi peningkatan kapasitas, dan tiga lokasi perluasan jaringan.
Zuhaelsi menjelaskan, kebutuhan anggaran pembangunan setiap SPAM disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lokasi. Komponen pekerjaan dapat mencakup pengeboran, pembangunan reservoir atau tempat penampungan air, bangunan pendukung, hingga jaringan sambungan rumah.
“Anggaran itu terdiri dari pengeboran, reservoir, bangunan lainnya, dan jaringan berupa sambungan rumah,” katanya.
Kapasitas setiap SPAM dirancang untuk melayani sedikitnya 50 sambungan rumah. Pada sejumlah lokasi, kapasitasnya dapat menjangkau lebih dari 100 sambungan rumah, bergantung pada kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 24 Lokasi Diusulkan untuk 2027
Dinas PU Makassar juga menyiapkan rencana pengembangan SPAM untuk 2027 dengan mengusulkan kegiatan di 24 lokasi. Prioritas diarahkan kembali ke wilayah utara Makassar, terutama Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah.
Dari 24 lokasi yang direncanakan, sebanyak 16 lokasi diperuntukkan bagi pembangunan SPAM baru. Lokasi lainnya akan diarahkan untuk pemeliharaan, peningkatan kapasitas, dan perluasan jaringan.
Dengan demikian, berdasarkan rincian yang disampaikan Dinas PU, terdapat rencana pembangunan SPAM baru di 40 lokasi selama periode 2025–2027, yakni 14 lokasi pada 2025, 10 lokasi pada 2026, dan 16 lokasi pada 2027.
Sementara itu, jika seluruh jenis kegiatan SPAM dihitung, mulai dari pembangunan baru, pemeliharaan, peningkatan kapasitas, hingga perluasan jaringan, totalnya mencapai 65 lokasi selama tiga tahun.
“Jadi, seluruh jenis kegiatan SPAM, pembangunan baru, pemeliharaan, peningkatan, dan perluasan, dihitung berdasarkan rincian masing-masing tahun, total lokasi kegiatan mencapai 65 lokasi,” ujar Zuhaelsi.
Ia menegaskan, pembangunan sumur bor, reservoir, jaringan distribusi, dan sambungan rumah diharapkan dapat mendekatkan akses air bersih kepada warga yang belum terlayani jaringan PDAM secara optimal.
“Memang kami alokasikan bahwa dengan pembangunan sumur bor ini memberikan ketersediaan air bersih untuk jangka panjang kepada warga Kota Makassar yang tidak terlayani oleh jaringan distribusi PDAM,” katanya.
Zuhaelsi menambahkan, penguatan SPAM merupakan bagian dari upaya mengantisipasi kekeringan secara sistematis. Penanganan tidak hanya dilakukan ketika krisis air terjadi, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur dan pemantauan berkala agar layanan tetap berjalan.
“Secara rutin kami melakukan pemantauan kondisi infrastruktur dan jaringan yang terdistribusi untuk memastikan layanan dasar kepada masyarakat tetap ada dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan pada saat musim kemarau,” pungkasnya.
