BATARAINFO.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama di Aula Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran eksekutif dan legislatif Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan kesepakatan perubahan KUPA-PPAS tidak hanya menjadi bagian dari siklus tahunan penganggaran. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk membenahi pengelolaan APBD agar lebih terukur, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan 2026 menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan penyesuaian terhadap penganggaran program dan kegiatan prioritas hingga akhir tahun anggaran,” tuturnya.
Munafri menjelaskan, pembahasan perubahan anggaran dilakukan melalui evaluasi bersama Pemkot Makassar dan DPRD. Evaluasi mencakup pengelolaan anggaran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyerap anggaran.
Menurutnya, pola penganggaran di lingkungan pemerintah daerah masih perlu dibenahi agar perencanaan dan pelaksanaan program dapat diukur secara lebih jelas. Pembenahan tersebut akan dilakukan secara bertahap, dengan tetap mendorong setiap OPD mengejar target dan progres program yang telah ditetapkan.
“Kita memaksimalkan apa yang menjadi target sehingga progresnya itu bisa kita kejar,” kata Munafri.
Ia menegaskan, OPD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran atau banyaknya program dan kegiatan. Setiap alokasi anggaran harus didukung perencanaan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta keterkaitan dengan target pembangunan daerah.
Penataan anggaran tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyerapan anggaran sekaligus menekan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Kita pasti kejar (SiLPA). Tahun lalu sudah ada persen peningkatan, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan sedikit perubahan,” ujarnya.
Munafri menilai, perubahan hasil tidak akan tercapai apabila pemerintah terus menggunakan pola kerja yang sama. Karena itu, evaluasi terhadap mekanisme kerja dan penganggaran dinilai penting untuk memperbaiki pengelolaan APBD.
“Kalau caranya sama yang kita lakukan, pasti hasilnya sama. Sehingga kita harus mencari cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda,” tutup Appi.
Sementara itu, Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menyampaikan sejumlah catatan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.
“Catatan tersebut menjadi bahan penyempurnaan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bapak Wali Kota melalui TAPD bersama perangkat daerah,” katanya.
Salah satu catatan Banggar berkaitan dengan penyampaian data dalam proses pembahasan anggaran. Banggar meminta TAPD dan perangkat daerah menyampaikan data secara sinergis dan terintegrasi di bawah koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data yang disampaikan kepada DPRD memiliki validitas dan akurasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sistem informasi pemerintahan daerah.
“Akurasi data menjadi faktor penting agar proses pembahasan anggaran dapat berjalan efektif dan produktif,” ujar politisi Golkar tersebut.
Banggar juga menekankan perlunya penyesuaian belanja oleh TAPD secara selektif, terukur, dan berdasarkan kondisi faktual. Penyesuaian itu diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan program prioritas dan mendesak yang akan dilaksanakan perangkat daerah.
Dengan kesepakatan perubahan KUPA-PPAS 2026 tersebut, Pemkot Makassar diharapkan dapat mempertajam prioritas belanja, memperbaiki perencanaan program, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran hingga akhir tahun.
