BATARAINFO.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui peluncuran program “Merdeka dalam Genggaman” pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Program tersebut diluncurkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham usai upacara pengibaran Sang Merah Putih di Lapangan Karebosi Makassar, Senin (17/8/2026).
Munafri mengatakan, transformasi digital yang dilakukan Pemkot Makassar bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau fitur baru. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan bagian dari upaya memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang mudah diakses.
“Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan,” kata Munafri.
Program “Merdeka dalam Genggaman” ditandai dengan peluncuran tiga fitur layanan digital yang terintegrasi dalam aplikasi Lontara Plus, platform digital milik Pemerintah Kota Makassar.
Ketiga fitur tersebut meliputi layanan pencatatan sipil terintegrasi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring, serta Makassar Move.
Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, praktis, dan dapat dijangkau melalui perangkat digital.
Lontara Plus Permudah Akses Layanan Publik
Munafri menjelaskan, salah satu perubahan yang dihadirkan melalui Lontara Plus adalah kemudahan mengakses berbagai layanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor pemerintahan.
Dalam layanan administrasi kependudukan, misalnya, masyarakat nantinya dapat mengakses layanan pencatatan sipil secara lebih praktis melalui sistem digital.
“Nantinya, ada data Dukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor capil. Ada yang tidak punya waktu dalam proses dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurut Munafri, integrasi layanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan perubahan dan perbaikan agar pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Nah, inilah yang kita lakukan berbagai perubahan dan perbaikan sehingga fitur ini benar-benar bisa bermanfaat lebih luas,” tuturnya.
Selain layanan pencatatan sipil, Pemkot Makassar juga menghadirkan fitur pembayaran PBB secara daring. Fitur ini diharapkan memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus melalui proses pelayanan konvensional.
Makassar Move Dorong Hidup Sehat dan Partisipasi Warga
Fitur ketiga, Makassar Move, dirancang untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat sekaligus membuka ruang interaksi antara warga dan pemerintah.
Melalui fitur ini, masyarakat dapat merekam aktivitas fisik sehari-hari, seperti berjalan kaki, jogging, berlari, hingga bersepeda.
“Yang jalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari, silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara,” ungkap Munafri.
Ia menambahkan, masyarakat juga berkesempatan memperoleh hadiah melalui undian mingguan yang disiapkan dalam program tersebut.
“Setiap minggu akan ada hadiah-hadiah menarik yang diundi untuk kita dapatkan bersama-sama,” sambungnya.
Menurut Munafri, fitur Makassar Move menjadi salah satu cara pemerintah mengajak masyarakat membangun kebiasaan hidup sehat sekaligus berpartisipasi dalam memantau kondisi lingkungan kota.
Fitur tersebut tidak hanya berfungsi untuk mencatat aktivitas olahraga. Masyarakat juga dapat melaporkan berbagai kondisi yang ditemukan saat beraktivitas di jalan, termasuk persoalan yang membutuhkan perhatian maupun perbaikan dari pemerintah.
“Jadi, kita meluncurkan Makassar Move ini adalah sebuah kegiatan di mana masyarakat Kota Makassar yang datang melakukan kegiatan sehat setiap hari,” jelasnya.
“Baik itu yang berjalan, baik itu yang jogging, baik itu yang berlari, baik itu yang naik sepeda, bisa melaporkan hal-hal yang mereka lihat di jalanan untuk dilakukan pola perbaikan,” tambahnya.
Warga Diajak Awasi Pembangunan Melalui Ruang Digital
Bagi Munafri, Makassar Move menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan warga dinilai penting karena tidak semua persoalan di lapangan dapat terpantau secara langsung oleh pemerintah.
Ia berharap fitur digital tersebut dapat membantu pemerintah menerima laporan masyarakat secara lebih cepat sehingga berbagai persoalan yang sebelumnya luput dari perhatian bisa segera ditindaklanjuti.
“Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai ruang interaksi, ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebersamaan yang lebih baik,” tuturnya.
“Sehingga hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah bisa cepat diakses melalui layanan fitur digital yang diberikan oleh pemerintah,” lanjut Munafri.
Ia menegaskan, peluncuran tiga fitur digital tersebut sekaligus menjadi simbol semangat kemerdekaan di era digital. Kemerdekaan, menurutnya, tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan kemudahan dan akses pelayanan bagi masyarakat.
“Kami meluncurkan pelayanan ini adalah sebuah komitmen dalam membangun digitalisasi di Kota Makassar. Ini adalah wujud kemerdekaan digital di bidang pelayanan publik,” tegasnya.
Munafri berharap masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga ikut mengawasi dan mengawal pembangunan Kota Makassar melalui ruang digital yang telah disediakan pemerintah.
“Ini bukan hadiah dari pemerintah kota, tapi ini adalah hak masyarakat Kota Makassar sebagai warga yang terus akan kita berikan pelayanan secara maksimal,” katanya.
Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Munafri mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan transformasi digital sebagai bagian dari pembangunan kota.
“Mari kita awasi dan kawal pembangunan kota ini bersama. Satu Kota, satu Aplikasi, merdeka dalam Genggaman,” pungkas Munafri. (*)
