MAKASSAR – Ada hal menarik saat Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mempertanyakan alasan KONI menggandeng pihak eksternal untuk mengaudit pengelolaan dana hibah bernilai Rp.60 miliar lebih itu. Mengingat dana hibah bersumber dari APBD, yang seharusnya pengelolaannya mengikuti mekanisme pemerintah.
“Kenapa tidak langsung ke BPK?” Tanya Andi Hadi kepada KONI Makassar waktu itu.
Hal itu langsung dijawab salah seorang pengurus KONI Makassar, Taslim Rasyid. Jawabannya pun cukup mencengangkan dan seolah meragukan kinerja BPK.
Taslim yang tampil membela Ahmad Susanto selaku ketua KONI mengatakan, auditor eksternal yang digandeng telah berafiliasi dengan BPK RI dan memiliki lisensi resmi. Dia pun berdalih, apabila menunggu BPK auditnya bisa lama.
“Kalau kita menunggu BPK bisa lama, karena BPK kurang anggotanya. Jadi siapa saja bisa melakukan audit yang penting berlisensi BPK,” kata Taslim yang merupakan Wakil Ketua KONI Makassar itu.
Berikut Sepak Terjang Taslim Rasyid yang pernah menjabat beberapa jabatan penting di Pemkot Makassar:
1. Kabag Keungan Pemkot Makassar
2. Sekertaris BPKAD Pemkot Makassar
3. Plt Kepala BPKAD Pemkot Makassar
4. Anggota Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Perseroda (Sekarang)
