BATARAINFO.COM, SYDNEY — Pemerintah Kota Makassar berbagi pengalaman dan inovasi dalam membangun kota sehat di Forum Kota Sehat ke-11 yang berlangsung pada 1–3 September 2026 di Kensington, kampus University of New South Wales (UNSW), Sydney, Australia.
Dalam forum yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara tersebut, Makassar menjadi satu-satunya kota dari Pulau Sulawesi yang diundang. Makassar dinilai memiliki pengalaman dan praktik yang relevan dalam pengembangan kota sehat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pemkot Makassar diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Dr. Firman Hamid Pagarra, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah.
Di hadapan peserta forum, Firman memaparkan upaya Makassar membangun kota sehat di tengah berbagai tantangan perkotaan, mulai dari urbanisasi, kepadatan penduduk, hingga perubahan iklim.
Menurutnya, pembangunan kota sehat tidak cukup hanya berfokus pada rumah sakit dan layanan kesehatan. Kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh pengelolaan lingkungan, ketersediaan pangan, penanganan sampah, serta kemampuan pemerintah memastikan pelayanan publik menjangkau masyarakat secara cepat.
Salah satu praktik yang dibagikan ialah pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
“Jadi, Kota Makassar dipilih langsung oleh WHO sebagai kota sehat. Kota sehat yang kita bangun bukan hanya orangnya yang sehat, tetapi juga lingkungan yang sehat. Urban farming menjadi salah satu bagian dari upaya ketahanan pangan sekaligus mendorong pengelolaan lingkungan dan sampah menuju Makassar zero waste,” ujar Firman.
Lontara+ Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik
Selain pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan, Makassar juga memperkenalkan inovasi digitalisasi pelayanan publik melalui super app Lontara+.
Firman menjelaskan, sebelum integrasi dilakukan, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Makassar memiliki aplikasi pelayanan masing-masing. Jumlahnya mencapai sekitar 358 aplikasi.
Melalui Lontara+, berbagai layanan tersebut diintegrasikan dalam satu platform untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah, termasuk di bidang kesehatan.
“Konsepnya dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Lontara+, yang kemudian diteruskan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan, untuk ditindaklanjuti di lapangan.
“Ketika masyarakat menyampaikan laporan ke Lontara+, lalu diteruskan kepada OPD terkait, termasuk Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan tindak lanjut di lapangan. Teknologi harus membuat pemerintah semakin dekat dengan masyarakat, bukan justru membuat pelayanan menjadi semakin rumit,” lanjut Firman.
Menurutnya, integrasi layanan digital tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Makassar memperkuat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menyederhanakan akses pelayanan publik.
Dorong Layanan Kesehatan yang Inklusif
Di akhir paparannya, Firman menyampaikan visi Pemkot Makassar untuk membangun sistem kesehatan yang inklusif, dengan memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan secara mudah, tepat, dan gratis tanpa memandang usia maupun latar belakang.
Mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, setiap warga diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan kota sehat di Makassar tidak hanya bertumpu pada layanan kesehatan, tetapi juga terhubung dengan pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, dan digitalisasi pelayanan publik.
Forum Kota Sehat ke-11 di Sydney menjadi kesempatan bagi Makassar untuk membagikan praktik lokal dalam menjawab tantangan perkotaan yang juga dihadapi berbagai wilayah di dunia.
Melalui inovasi yang terus dikembangkan, Pemkot Makassar berupaya mewujudkan kota yang sehat, tangguh, inklusif, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berdampak bagi warganya. (*)
