MAKASSAR – Gonjang-ganjing seputar proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 di Kota Makassar mendapat perhatian serius dari DPRD.
Komisi D yang membidangi pendidikan turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN Percontohan PAM Makassar, Rabu (8/7/2025).
Sidak dipimpin oleh Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait dugaan ketidaktransparanan dalam proses SPMB, khususnya di sekolah-sekolah negeri unggulan yang menjadi favorit.
“Kami turun langsung untuk melihat fakta di lapangan, karena aduan masyarakat soal ketidakjelasan sistem SPMB cukup banyak. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan,” tegas Ari, yang juga menjabat Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar.
Sayangnya, dalam kunjungan tersebut Komisi D tidak berhasil bertemu langsung dengan kepala sekolah karena yang bersangkutan tengah mengikuti pelatihan.
Meski begitu, Ari menegaskan bahwa pihaknya akan tetap meminta data resmi dari pihak sekolah sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.
Komisi D menilai keberadaan sistem aplikasi SPMB seharusnya menjadi alat utama dalam menjamin validitas dan keterbukaan proses seleksi.
Namun fakta di lapangan, menurut Ari, belum sepenuhnya mencerminkan itu.
“Kami akan tindak lanjuti, karena validasi sistem berbasis aplikasi sangat penting untuk mencegah kecurigaan di masyarakat. Jangan sampai ada ruang gelap dalam proses ini,” imbuhnya.
Tak hanya menyoroti sistem digital SPMB, Komisi D juga menegaskan bahwa persoalan klasik berupa keterbatasan daya tampung sekolah negeri kembali menjadi perhatian.
Menurutnya, hal ini harus segera disikapi secara konkret oleh Pemerintah Kota Makassar agar tidak menghambat hak anak atas pendidikan.
“Kami mendorong pemerintah kota membuka opsi-opsi alternatif, seperti penambahan kuota atau kerja sama dengan sekolah swasta agar semua anak bisa tetap sekolah,” ujarnya.
Lebih jauh, DPRD juga akan memperluas cakupan pengawasan ke jenjang SMP, terutama jalur non-domisili yang proses seleksinya masih berlangsung hingga akhir pekan.
Pengawasan ini, kata Ari, akan dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sistem yang semestinya menjamin keadilan.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai asas keadilan, terbuka, dan berpihak pada kepentingan anak didik. Pengawasan kami akan terus berlanjut,” tutup legislator dua periode itu. (*)
