BATARAINFO.COM, MAKASSAR — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar mendorong Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta langkah penanganan segera dari PT Pertamina. Menanggapi keluhan masyarakat, Pertamina menyatakan telah meningkatkan pasokan BBM dan mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam.
Munafri, yang akrab disapa Appi, mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), untuk membahas solusi atas antrean yang dinilai mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, Appi didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda. Mereka diterima Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar bersama jajaran Pertamina.
Appi mengatakan, kedatangannya merupakan respons terhadap keluhan warga yang harus menghadapi antrean panjang saat mengisi BBM. Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU segera menyiapkan langkah taktis agar persoalan tersebut tidak semakin mengganggu masyarakat.
“Tujuan kami ke sini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi.
Menurutnya, penanganan antrean tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok BBM. Pengaturan pelayanan dan kendaraan di lapangan juga perlu dilakukan agar antrean tidak mengular hingga mengganggu arus lalu lintas.
Appi Usulkan Optimalisasi Seluruh Nozzle SPBU
Salah satu usulan yang disampaikan Appi adalah mengaktifkan seluruh nozzle atau selang pengisian BBM yang tersedia, disertai penambahan petugas operator. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi waktu tunggu kendaraan.
“Antrean mengular karena keterbatasan petugas. Misalnya, empat dispenser di SPBU hanya dijaga oleh satu orang. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif untuk memotong waktu tunggu kendaraan,” tuturnya.
Appi juga meminta pengelola SPBU mengatur alur kendaraan berdasarkan jenis dan kebutuhan pengisian, termasuk kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi, dan bus. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui sistem pengelompokan kendaraan serta penjadwalan waktu masuk untuk mengisi BBM.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, klaster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” tambahnya.
Ia menegaskan, antrean BBM bukan persoalan sepele karena dampaknya meluas ke berbagai aktivitas, mulai dari mobilitas warga dan kegiatan ekonomi hingga operasional pemerintahan.
Bahkan, menurut Appi, operasional armada pengangkut sampah milik Pemkot Makassar ikut terdampak akibat antrean di sejumlah SPBU.
“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyarakat,” ujarnya.
Appi meminta Pertamina memberikan penjelasan mengenai kondisi yang memicu antrean, termasuk kemungkinan persoalan distribusi, ketersediaan stok, maupun kebijakan penyaluran BBM. Informasi tersebut diperlukan agar pemerintah kota dapat membantu menyampaikan penjelasan kepada masyarakat.
“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.
SPBU di Maros dan Gowa Diusulkan Jadi Penyangga
Selain membenahi pelayanan di dalam kota, Appi mengusulkan optimalisasi SPBU di wilayah penyangga Makassar, khususnya Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa.
Menurutnya, kendaraan besar tidak seharusnya seluruhnya masuk ke pusat kota hanya untuk mendapatkan BBM. Pemanfaatan SPBU di wilayah penyangga diharapkan dapat mengurangi konsentrasi kendaraan di SPBU yang berada di kawasan padat Makassar.
Appi juga meminta penambahan personel untuk mengatur antrean apabila kondisi di lapangan belum normal. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkot Makassar, Pertamina, dan pengelola SPBU agar langkah penanganan dapat berjalan bersama.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” ujarnya.
Ia menegaskan, pertemuan dengan Pertamina harus menghasilkan langkah nyata, bukan berhenti pada pembahasan.
“Tidak ada lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bagaimana ini secepatnya kita bisa urai secara bersama-sama,” kata Appi.
Pertamina Tambah Pasokan Solar dan Pertalite
Sementara itu, EGM PT Pertamina Regional Sulawesi Deny Sukendar memastikan pasokan BBM untuk masyarakat di Makassar dan Sulawesi Selatan dalam kondisi aman dan terus diupayakan sesuai kebutuhan.
Deny mengatakan, Pertamina telah meningkatkan penyaluran BBM untuk merespons antrean yang terjadi di sejumlah SPBU. Penyaluran solar disebut meningkat sekitar 15 persen di atas kondisi normal. Adapun penyaluran Pertalite meningkat sekitar 8 persen dan pada kondisi tertentu mencapai 10 persen di atas kondisi normal.
“Ada penambahan. Tentu sudah meningkat penyaluran kami untuk solar, sudah di kisaran di atas normal sekitar 15 persen,” tutur Deny.
“Pertalite sudah 8 persen dan kemarin juga sudah mencapai 10 persen dari kondisi normal,” tambahnya.
Ia menjelaskan, besaran pasokan berbeda di setiap SPBU karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Pertamina juga telah memetakan SPBU yang mengalami kepadatan untuk menentukan titik yang memerlukan tambahan pasokan.
“Kondisi ini sudah kita petakan dan nanti kita pastikan, kita akan dorong juga suplai ke SPBU,” tegasnya.
Sebanyak 25 SPBU Beroperasi 24 Jam
Selain meningkatkan pasokan, Pertamina memperpanjang jam operasional SPBU untuk memperluas waktu pelayanan dan mengurai konsentrasi antrean.
Deny menyebut, saat ini terdapat 25 SPBU di Makassar yang telah beroperasi selama 24 jam. Jumlah tersebut masih dapat ditambah sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
“Sejauh ini sudah ada 25 SPBU yang buka 24 jam. Nanti kita lihat kondisinya. Apabila memang diperlukan, tentu akan kita tambah,” ujarnya.
Menurut Deny, penambahan jam operasional dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan di setiap SPBU.
“Intinya adalah bagaimana kita bisa mengurai antrean ini. Jadi jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis, menyesuaikan kondisi antrean,” jelasnya.
Pertamina juga telah berkoordinasi dengan Satgas Gabungan untuk menertibkan antrean dan mendukung pengaturan kendaraan di lapangan. Upaya ini diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan pasokan dan optimalisasi fasilitas pengisian.
“Pertamina sampai hari ini sudah menambah suplai, kami juga sudah menambah waktu operasional SPBU,” katanya.
Deny menambahkan, koordinasi dengan Satgas Gabungan dilakukan untuk membantu penertiban antrean sekaligus mendorong pengoperasian nozzle di SPBU.
Pemkot Makassar menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU untuk mengawal penanganan antrean. Pemerintah kota berharap langkah tersebut dapat memperlancar pelayanan BBM serta mengurangi dampak antrean terhadap mobilitas warga dan pelayanan publik.
