BATARAINFO.COM, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus) dalam program Talkshow Zona Inspirasi yang disiarkan secara langsung dari Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam talkshow bertema “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar” tersebut, Munafri menjelaskan transformasi digital yang dikembangkan Pemkot Makassar untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan pemerintahan.
“Aplikasi Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app Pemkot Makassar yang kita kembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Lontara Plus juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melaporkan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, kebersihan, masalah sosial, hingga kebutuhan lainnya kepada pemerintah kota.
“Jadi, Lontara Plus bisa menampung aspirasi warga berkaitan dengan infrastruktur, kebersihan, masalah sosial, serta kebutuhan masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota,” sambung Appi.
Menurut Munafri, gagasan integrasi layanan tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menyederhanakan sistem pelayanan pemerintahan yang sebelumnya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebelum integrasi dilakukan, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang mendorong Pemkot Makassar melakukan penyederhanaan dan mengintegrasikan layanan ke dalam satu platform.
“Itu poin terpentingnya, dari inisiatif itu kita bangun bagaimana percepatannya, dan itu kita kerjakan apa yang disampaikan warga ke OPD,” ujar Munafri dalam talkshow tersebut.
Ia menegaskan, transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan pembuatan aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi harus menjadi instrumen untuk membangun birokrasi yang lebih efektif, mempercepat pelayanan, serta menciptakan ekosistem pemerintahan yang mampu merespons persoalan masyarakat.
Mantan CEO PSM tersebut mengatakan, Pemkot Makassar berupaya merancang sistem pemerintahan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Pemerintah tidak hanya dituntut menghadirkan layanan administrasi, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kreativitas, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Bagaimana satu cara itu untuk mendesain atau meningkatkan birokrasi, mendesain ekosistem, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya pendidikan,” katanya.
“Akhirnya kita melihat bagaimana aplikasi itu bisa terkoneksi, dan terbukti berjalan efektif,” tambah Appi.
Menurut Ketua IKA FH Unhas tersebut, integrasi ratusan aplikasi ke dalam satu platform merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.
Melalui Lontara Plus, berbagai kebutuhan warga diarahkan agar dapat diakses melalui satu pintu digital. Layanan tersebut mencakup administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, informasi pemerintahan dan perkotaan, serta sejumlah layanan publik lainnya.
Ke depan, integrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap proses pelayanan konvensional yang mengharuskan warga datang langsung ke kantor pemerintahan.
“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” katanya.
Munafri menambahkan, pemerintah harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi seiring perubahan kebutuhan masyarakat. Menurut dia, teknologi digital bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga.
Permudah Komunikasi dan Penanganan Aduan Warga
Salah satu manfaat utama digitalisasi yang ditekankan Munafri adalah kemampuannya membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.
Melalui kanal digital, masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang ditemukan di lingkungan masing-masing tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor lurah, kecamatan, maupun kantor wali kota.
Appi mencontohkan, warga dapat melaporkan berbagai persoalan, seperti saluran air tersumbat, kerusakan infrastruktur, hingga masalah fasilitas publik yang membutuhkan respons pemerintah.
“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara Plus,” ungkapnya.
Menurut dia, pola komunikasi tersebut penting karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.
Setiap laporan yang masuk dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk memahami persoalan perkotaan dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan serta tingkat urgensinya.
“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” jelas Munafri.
Ia menilai, mekanisme pengaduan digital dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat dan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perkotaan.
Dorong Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi
Lebih lanjut, Wali Kota Makassar itu menyinggung pentingnya reformasi digital untuk memangkas waktu penyelesaian berbagai urusan pemerintahan.
Menurut Munafri, digitalisasi harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan.
Ia mencontohkan, proses pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang dapat dipercepat melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi antar-OPD.
Dengan sistem yang saling terkoneksi, masyarakat diharapkan tidak perlu berulang kali memasukkan data atau mendatangi unit pelayanan berbeda untuk menyelesaikan satu kebutuhan administrasi.
“Konsep ini menjadi bagian dari upaya kami di Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi,” tuturnya.
Munafri menekankan, inovasi digital pada akhirnya harus bermuara pada tujuan utama pemerintahan, yakni memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Karena itu, pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dasar warga secara cepat dan tepat.
“Harapan masyarakat itu sangat besar. Kehadiran Pemerintah Kota di sini adalah memberikan pelayanan. Kehadiran pemerintah adalah memaksimalkan apa keinginan masyarakat yang harus terpenuhi,” imbuh Munafri.
Ia menyebut, kebutuhan dasar masyarakat harus memperoleh perhatian dan pengayoman dari pemerintah. Oleh sebab itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan persoalan di setiap wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) itu mengakui bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan. Namun, menurut dia, pemerintah harus memastikan setiap persoalan diketahui dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.
“Tidak semua persoalan itu di depan mata diselesaikan. Tapi kita harus tahu mau tahu kemajuan apa,” terangnya.
Kembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Generasi Muda
Dalam pembahasan tersebut, transformasi digital Makassar juga dikaitkan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi kreatif sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang.
Munafri menyebut, Pemkot Makassar menyiapkan ruang pengembangan kreativitas melalui berbagai inisiatif, termasuk Makassar Youth Philosophy. Upaya tersebut menjadi bagian dari pendekatan pembangunan yang memberikan ruang bagi generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif.
Bagi Munafri, digitalisasi pemerintahan tidak boleh berdiri sendiri. Pemanfaatan teknologi perlu dihubungkan dengan pengembangan ekosistem perkotaan secara lebih luas, mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kreativitas, dan pelayanan publik.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya membangun aplikasi, tetapi juga mengembangkan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pelayanan sekaligus memiliki ruang untuk berkembang.
Pada sesi akhir, Munafri menegaskan bahwa pengembangan Lontara Plus merupakan proses berkelanjutan. Integrasi sistem membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan agar teknologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, berbagai persoalan dan masukan dari masyarakat justru menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan digital. Pemerintah harus terbuka terhadap perubahan karena kebutuhan masyarakat terus berkembang.
“Dan akhirnya kita melihat ini memberikan sebuah gambaran kondisi masyarakat, dan hasilnya menjadi ruang menampung aspirasi,” ungkapnya.
Melalui Lontara Plus, Pemkot Makassar ingin menjadikan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin terintegrasi dalam mendukung visi pembangunan Kota Makassar.
Munafri berharap transformasi digital tersebut dapat memperkuat pola pemerintahan yang lebih responsif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Ia menegaskan, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari keberadaan aplikasi, tetapi juga dari sejauh mana teknologi mampu membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.
“Yang paling penting yang harus kita berikan adalah pemerintahan Kota yang menjaminkan agar pesan dan aspirasi warga muda sampai ke Pemerintah,” pungkasnya. (*)
